Yogyakarta, 6 Oktober 2026 – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HMAP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan Seminar Nasional Administrasi Publik 2026 pada Selasa (6/10) bertempat di Auditorium UNY. Mengusung tema “Kepercayaan Publik di Era Pemerintahan Baru: Tantangan dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel”, kegiatan ini menjadi forum akademis untuk mendiskusikan berbagai tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menggali gagasan inovatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Seminar ini menghadirkan empat narasumber dari unsur legislatif, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan mahasiswa, yaitu Andriana Wulandari, S.E., M.IP., selaku Ketua Komisi B DPRD DIY; Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si., selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY; Hary Eka Surjanta, S.E., selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat pada Perwakilan BPKP DIY; serta Ajeng Lestariningrum, mahasiswa Departemen Administrasi Publik UNY.

Kegiatan diawali dengan sambutan Sekretaris Departemen Administrasi Publik UNY, Utami Dewi, S.IP., MPP., Ph.D., yang menyampaikan bahwa tema seminar memiliki relevansi dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Menurutnya, kehadiran narasumber dari berbagai latar belakang diharapkan dapat memperkaya perspektif mahasiswa dalam memahami persoalan tata kelola pemerintahan, tidak hanya dari sisi konseptual, tetapi juga berdasarkan pengalaman praktis para pemangku kepentingan.

Sementara itu, Dekan FISIP UNY, Dr. Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd., menekankan bahwa kepercayaan publik dan solidaritas merupakan modal penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan produktif dalam merespons berbagai persoalan publik. Seminar kemudian dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Dekan FISIP UNY bersama jajaran dosen.

Dalam sesi pemaparan materi, Andriana Wulandari mengulas peran lembaga legislatif dalam reformasi kelembagaan dan penguatan kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pemerintahan tidak cukup diukur melalui perubahan struktur organisasi, penambahan regulasi, maupun penggunaan teknologi, melainkan harus tercermin dalam manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan reformasi kelembagaan tidak diukur sejauh mana aturan dan prosedur dijalankan, tetapi sejauh mana manfaat bisa dirasakan,” tegas Andriana. Ia juga menjelaskan bahwa DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan publik disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata.

Selanjutnya, Nuri Achadiyanti menyoroti pentingnya komunikasi, keterbukaan informasi, dan kolaborasi dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, berbagai persoalan pemerintahan perlu dipahami secara komprehensif melalui dialog dan pemanfaatan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di media sosial, serta memanfaatkan kanal resmi pemerintah dan sistem Satu Data sebagai rujukan informasi.

Dari perspektif mahasiswa, Ajeng Lestariningrum menekankan bahwa kepercayaan publik berkaitan erat dengan pengalaman masyarakat dalam mengakses pelayanan dan merasakan manfaat kebijakan pemerintah. Ia menilai bahwa kesenjangan antara harapan masyarakat dan kinerja pemerintah perlu dijembatani melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang efektif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Ajeng juga mengingatkan pentingnya peran mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang tidak hanya mengkritisi kebijakan, tetapi juga menawarkan solusi melalui penelitian, karya ilmiah, dan keterlibatan langsung dalam berbagai persoalan sosial.

Sementara itu, Hary Eka Surjanta membahas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui perencanaan berkualitas dan manajemen risiko. Ia menjelaskan bahwa pengawasan pemerintah telah mengalami perkembangan paradigma, dari pendekatan yang berorientasi pada pencarian kesalahan menuju pengawasan yang bersifat preventif dan berfokus pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

“BPKP diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning), serta mendorong perbaikan melalui evaluasi,” ungkap Hary.

Menurutnya, penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko menjadi bagian penting untuk memastikan program prioritas pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan juga perlu didukung perencanaan yang matang agar penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan.

Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah, keterbatasan anggaran pemerintah, kolaborasi antardaerah, efektivitas pengawasan program pemerintah, hingga persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Dalam pembahasan mengenai bantuan sosial, Hary menjelaskan pentingnya verifikasi data melalui analisis akar masalah dan pengecekan langsung ke lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian data penerima bantuan serta memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terabaikan dalam proses penyaluran bantuan sosial.

Diskusi juga menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis yang konstruktif serta berkontribusi melalui pemikiran akademis dan tindakan nyata bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Administrasi Publik 2026, HMAP UNY berupaya memperkuat ruang dialog antara mahasiswa, akademisi, dan praktisi pemerintahan dalam membahas persoalan administrasi publik yang aktual. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana pengembangan wawasan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan.

Seminar ini menegaskan bahwa membangun kepercayaan publik bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, pengawas, masyarakat, dan kalangan akademisi. Melalui kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang bermakna, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penulis: Syahida Hanum Rahmadani