Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan Program Magang Reguler sebagai upaya penerapan experiential learning dalam bidang pengawasan pelayanan publik dan implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada periode 2025, program magang dilaksanakan di Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Ombudsman DIY) selama 46 hari kerja efektif, dimulai pada 27 Oktober hingga 15 Desember 2025.

Pemilihan Ombudsman DIY sebagai lokasi magang didasarkan pada fungsi strategis lembaga ini sebagai pengawas eksternal yang independen terhadap penyelenggaraan layanan publik oleh instansi pemerintah, BUMD, maupun lembaga lain yang menjalankan fungsi pelayanan. Ombudsman DIY bertugas menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi, melakukan klarifikasi dan mediasi, serta menyusun rekomendasi perbaikan layanan sebagai bentuk kontrol terhadap kualitas tata kelola publik. Peran tersebut menjadikan Ombudsman DIY sebagai lingkungan belajar yang relevan bagi mahasiswa Administrasi Publik, terutama dalam memahami praktik faktual pengawasan, implementasi Good Governance, dan dinamika pelayanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program, mahasiswa dibimbing secara akademik oleh Dosen Pembimbing Program Studi, Ibu Ashilly Achidsti, S.I.P., M.P.A., yang memastikan kesesuaian aktivitas magang dengan capaian pembelajaran kurikulum Administrasi Publik FISIP UNY. Mahasiswa magang, menjalani total 280 jam keterlibatan aktif dalam kegiatan Ombudsman DIY pada bagian layanan penganduan laporan. Selama periode tersebut, mahasiswa melaksanakan berbagai tugas administratif dan analitis, mulai dari mendukung proses penerimaan laporan, memetakan data pengaduan masyarakat, membantu kelengkapan dokumen penanganan perkara, hingga menyusun materi pendukung analisis kebijakan. Program magang ini menjadi salah satu komponen utama dalam kurikulum karena memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis, kemampuan analitis, dan pemahaman empiris mengenai proses pelayanan publik.
Selama menjalankan tugas, mahasiswa terlibat dalam beberapa kegiatan operasional yang berkaitan dengan penanganan laporan masyarakat.

Aktivitas tersebut meliputi proses penerimaan aduan awal initial complaint intake, pencatatan identitas pelapor, klasifikasi jenis dugaan maladministrasi, verifikasi awal kelengkapan dokumen, serta pengorganisasian arsip kasus sebagai bagian dari sistem dokumentasi lembaga. Melalui keterlibatan ini, mahasiswa memperoleh gambaran langsung mengenai bagaimana prosedur penanganan laporan dijalankan secara sistematis, termasuk cara instansi menjaga akurasi data, ketertiban administrasi, serta objektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Pengalaman ini mengasah ketelitian, kemampuan komunikasi administratif, dan pemahaman atas standar layanan pengaduan publik.

Salah satu pengalaman paling signifikan selama program magang adalah keterlibatan mahasiswa dalam proses penyusunan ringkasan kebijakan terkait evaluasi layanan Trans Jogja. Proses ini dilakukan melalui serangkaian tahapan pengumpulan data, termasuk penelusuran dokumen laporan masyarakat, telaah kebijakan terdahulu, serta analisis pola permasalahan utama seperti ketepatan waktu layanan, kepadatan penumpang, dan standar pelayanan minimal transportasi publik. Berdasarkan temuan tersebut, mahasiswa turut menyusun rekomendasi awal yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, terutama terkait keandalan jadwal, respons terhadap aduan, dan transparansi informasi kepada pengguna. Keterlibatan ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analitis berbasis data dan memahami bagaimana hasil pengawasan Ombudsman dapat berkontribusi terhadap pembaruan kebijakan publik di sektor transportasi.

Selain pengalaman teknis, magang di Ombudsman DIY juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan, dinamika pelayanan masyarakat, serta pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Interaksi dengan staf, pelapor, serta dokumen kasus memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan keadilan diterapkan dalam konteks nyata. Mahasiswa memperoleh manfaat signifikan dalam hal penguatan kapasitas profesional sebagai calon administrator publik yang adaptif, etis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pengalaman ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan profesional di bidang kebijakan publik dan pengelolaan layanan di masa mendatang.

Informasi Kontak Media
Nama: Maria Avina
Email: maria.avina.2022@student.uny.ac.id